PSBB Jakarta: 66 RW zona merah – ‘Kalau ditutup sekaligus, tanggung jawabnya siapa nanti untuk kasih makan?’

PSBB Jakarta: 66 RW zona merah - 'Kalau ditutup sekaligus, tanggung jawabnya siapa nanti untuk kasih makan?'
Hak atas foto Dok.Suparman
Image caption Ketua RW 01, Kampung Tengah, Jakarta Timur, Suparman, saat memberikan arahan kepada warganya.

Pemerintah DKI Jakarta akan melakukan pengendalian ketat terhadap 66 Rukun Warga (RW) berstatus zona merah di tengah masa transisi menuju pelonggaran Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Namun salah seorang ketua rukun warga mengatakan, kasus positif Covid-19 justru berasal dari pasar induk yang tidak akan ditutup.

Pakar epidemiologi menilai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bukan hanya perlu memperhatikan penularan di lingkungan RW, tapi juga tempat-tempat umum, seperti pasar.

Gubernur Anies Baswedan mengatakan pergerakan warga akan diatur dan aktivitas ekonomi di puluhan RW ini akan ditutup.

“Pergerakannya nanti akan diatur oleh para walikota sesuai dengan karakteristik daerahnya masing-masing,” katanya dalam keterangan pers di Jakarta, Kamis (04/06).

BBC News Indonesia mendatangi salah satu RW di kawasan Jakarta Timur yang berstatus zona merah, berdasarkan keterangan dinas komunikasi dan informasi DKI Jakarta.

Di lapangan, warganya tetap beraktivtas seperti biasa, termasuk bepergian ke Pasar Induk Kramat Jati untuk belanja atau berjualan.

Hal ini menurut Ketua RW 01 di Kampung Tengah, Jakarta Timur, Suparman, sulit dicegah.

“Karena kasihan juga kalau semuanya harus di ini (karantina wilayah), aktivitas dia cari uang nanti. Kalau sekaligus kita tutup begitu, waduh, tanggung jawabnya siapa nanti untuk kasih makan,” ujar Suparman saat ditemui BBC News Indonesia di kediamannya.

Sebelumnya, Gubernur Anies mengatakan 66 RW yang tersebar di lima wilayah tingkat kota di DKI Jakarta “perlu mendapat perhatian khusus”.

Di wilayah Zona Merah itu, demikian Anies memaparkan, pemprov DKI Jakarta dan pemerintah tingkat kota (pemkot) antara lain akan “melakukan kegiatan pemantauan, pengetesan, hingga bantuan sosial khusus.”

Hak atas foto Antara Foto/Akbar Nugroho Gumay
Image caption Warga menutup jalan saat simulasi pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Lokal (PSBL) di RT 05 RW 04, Petamburan, yang merupakan wilayah zona merah COVID-19 di Jakarta, Rabu (3/6). Pemprov DKI Jakarta berencana untuk melakukan PSBL untuk menggantikan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang akan membatasi pergerakan warga di wilayah zona merah COVID-19 di tingkat RT/RW.

Di RW 01 di Kampung Tengah, terdapat tiga kasus positif Covid-19. Satu di antaranya adalah pedagang di Pasar Induk Kramatjati.

Berdasarkan keterangan Suparman, warganya yang terjangkit positif Covid-19 terdeteksi pascates kesehatan secara acak di Pasar Induk Kramat Jati.

“Kebetulan, di kelurahan tengah ini ada delapan orang yang positif dari 100 orang, termasuk di dalamnya ada warga RW 01 yang terkena, karena memang dia dagangnya di situ,” tutur Suparman.

“Agak berat juga untuk RW 01. RW 01 ini kan ada 11 RT, yang rawan itu RT 07, RT 08, dan 11, karena memang dia perbatasannya dengan Pasar Induk.”

Selain itu, RW dengan penduduk 2000 keluarga ini juga menjadi tujuan orang-orang dari pasar untuk beribadah.

“Jadi misalnya dia tinggal di pasar pada waktu mau salat, baru ke wilayah kita gitu kan,” kata Suparman.

Selama masa PSBB, lelaki berusia 64 tahun itu mengaku memantau langsung aktivitas warganya setiap hari dengan keliling berjalan kaki. Menegur mereka yang tak menggunakan masker, dan mengingatkan untuk sering nmencuci tangan.

“Kalau tak ada pengawasan seperti itu, orang acuh aja,” kata Suparman.

Sejumlah jalan juga diblokade untuk membatasi mobilitas orang keluar dan masuk.

Hak atas foto BBC Indonesia

Di masa arus balik, Suparman mencatat terdapat 20 keluarga yang datang dari kampung ke wilayahnya. Ia menempelkan rumah mereka dengan keterangan ‘Rumah Pendatang Mudik dalam Pengawasan Karantina Mandiri 14 Hari’ sebagai langkah pencegahan penyebaran Covid-19.

“Udah ini nggak keluar-keluar 14 hari. Nih yang ngontrak di tempat saya sendiri. Tolong jangan keluar, karena aturan dikarantina dari luar kota,” jelas Suparman sambil menunjuk salah satu rumah kontrakannya.

Sementara itu, seorang warga RW 01, Sri Astuti, 59 tahun, menyadari wilayahnya berstatus zona merah. Ia mengaku selalu mengingatkan keluarganya tetap tinggal di rumah.

“Nggak pernah ke mana-mana, jadi kita kalau mau pesan apa-apa ya online aja.” katanya.

Hak atas foto BBC Indonesia
Image caption Suasana di salah satu jalan di RW 01 Kampung Tengah, Jakarta Timur, yang masih diblokade

Waspadai penularan secara sporadis

Pakar Epidemiologi Universitas Indonesia, Tri Yunis Miko Wahyono, menilai Pemprov DKI Jakarta nantinya perlu mengkaji kasus penularan Covid-19 secara sporadis.

Artinya, penularan Covid-19 terjadi bukan dalam satu wilayah seperti antar warga dalam satu RW, tapi kasus tersebut didapat dari tempat-tempat umum, seperti pasar.

“Kalau sporadis, itu menujukkan penularannya di tempat-tempat umum. Kalau klastering penularannya di lokal,” kata Tri Yunis kepada BBC News Indonesia, Kamis (04/06).

“Di Jakarta juga harus dilakukan begitu. Semua pasar-pasar disurvei, kemudian kalau ada, pasar itu ditutup. Jadi jangan dibiarkan dibuka. Karena akan terjadi penularan terus menerus, begitu kepada pembelinya.”

Ketika pemeriksaan Covid-19 menyeluruh dilakukan, tempat-tempat umum tersebut dipastikan kapasitasnya dengan jaga jarak sosial, termasuk penggunaan masker dan penyanitasi tangan.

“Kemudian setiap hari harus dibatasi kapasitasnya, pakai masker juga perlu diperhatikan harus ada yang jaga. Harus ada yang meriksa,” kata Tri Yunis.

Hak atas foto Dok.Suparman
Image caption Ketua RW 01 di Kampung Tengah, Jakarta Timur, Suparman, emberikan masker kepada wraranya.

Secara umum, Tri Yunis Miko Wahyono menilai kasus penyebaran di DKI Jakarta belum menunjukkan ambang batas aman.

Sebelumnya, pilihan transisi PSBB Jakarta salah satunya berlandaskan nilai Reproduksi Efektif dalam waktu tertentu (Rt) yang mengalami penurunan drastis.

Dari data yang dipaparkan Gubernur Anies, Rt di Jakarta berada di angka 0,99 dalam periode 1 – 3 Juni 2020.

Sebagai ilustrasi nilai indikator penularan virus corona ini jika Rt 4 artinya 1 orang bisa menularkan pada empat orang.

“Kalau buat saya, kalau masih ada kasus baru bagaimana mau bilang aman. Amannya di mana?” kata Tri Yunis.

Menurut Tri Yunis, wabah di suatu wilayah bisa dikatakan aman ketika jumlah kasus penularan baru sudah stabil dalam waktu hingga dua pekan. “Karena 60 – 80 (kasus baru per hari) itu gampang terjadi lonjakan. Saya takut terjadi lonjakan bisa jadi 120 dengan gampang,” katanya.

Berdasarkan laman Covid-19 DKI Jakarta, jumlah kasus positif baru Covid-19 masih dinamis dalam sepekan terakhir.

Pada 28 Mei, jumlah kasus baru mencapai 124. Lalu turun sehari setelahnya menjadi 100 kasus. Tapi pada 30 Mei kasus baru meningkat menjadi 119. Lalu, turun lagi menjadi 111 kasus pada 31 Mei 2020. Per 3 Juni 2020, kasus baru Covid-19 di DKI Jakarta berjumlah 62 kasus.

Hak atas foto Pemprov DKI Jakarta

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperpanjang status Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan menetapkan bulan Juni sebagai masa transisi, mulai Kamis (04/06).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan pihaknya memperpanjang PSBB, karena ada 66 wilayah setingkat Rukun Warga (RW) di Jakarta yang masuk Zona Merah, walaupun secara umum wilayah lainnya masuk Zona Kuning dan Hijau.

“Melihat itu semua, maka kami di Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 DKI Jakarta, memutuskan untuk menetapkan status PSBB di DKI Jakarta diperpanjang dan menetapkan Juni ini sebagai masa transisi,” kata Anies dalam jumpa pers secara daring, Kamis siang.

Pelonggaran di masa transisi

Anies Baswedan mengatakan pada masa transisi, kegiatan sosial ekonomi dilakukan secara bertahap. Di fase pertama, pemprov DKI Jakarta melakukan pelonggaran terhadap kegiatan yang memiliki manfaat besar bagi masyarakat.

“Bila berhasil melewati (fase transisi) bulan Juni dengan baik, yaitu tak ada kasus yang artinya menunjukkan stabil, maka bisa masuk fase kedua, yaitu pelonggaran di bidang yang lebih luas,” katanya.

Pada fase ini, semua peraturan tentang sanksi pelanggaran tetap berlaku. “Tidak ada kecuali.”

Dikatakan apabila di masa transisi ini terjadi lonjakan kasus Covid-19, maka pemprov DKI Jakarta “tidak ragu untuk menghentikan kegiatan sosial ekonomi.”

Apa saja yang dilonggarkan?

Dalam keterangannya, Anies mengatakan selama masa transisi fase pertama di bulan Juni akan dibagi menjadi empat bagian.

Pekan pertama adalah tanggal 5-7 Juni, kedua dari 8-14 Juni, ketiga sejak 15-21 Juni, dan pekan terakhir 22-28 Juni.

“Sebagai masa transisi fase pertama, sejumlah kegiatan bakal diizinkan untuk dibuka kembali, tetapi dengan penjadwalan,” kata Anies. Tahap pertama mulai digelar Jumat (05/06).

Di pekan pertama, kegiatan ibadah yang bersifat rutin bisa dilakukan, dengan tetap mengikuti prinsip protokol kesehatan yang sudah ada. “Misalnya, jumlah peserta harus 50% dan ada jarak aman satu meter.”

Pada waktu yang sama, perpustakaan, fasilitas olah raga di luar ruangan, mobilitas kendaraan pribadi, angkutan umum massal, taksi, serta ojek (online dan pangkalan) bisa dibuka.

Hak atas foto Pemprov DKI Jakarta

Selanjutnya, pada tahap kedua, 8-14 Juni, kegiatan usaha dan tempat kerja bisa dilakukan, dengan tetap memberlakukan jarak aman dan pembatasan 50% karyawannya untuk masuk kerja.

“Perkantoran dan rumah makan bisa dimulai Senin tanggal 8 Juni dengan kapasitas 50%,” ungkap Anies.

Di tahap kedua ini, selain perkantoran dan rumah makan, perindustrian, pergudangan, pertokoan (showroom, butik dll) atau retail mandiri (bukan bagian mal) bisa dioperasikan.

Bengkel, servis, fotokopi, juga dapat mulai beraktivitas sejak 8 Juni. Taman dan pantai juga bisa dibuka pada pekan kedua Juni.

Kapan mal atau pusat perbelanjaan bisa dibuka?

Menurut Anies, pusat pebelanjaan atau mal dan pasar non pangan, baru bisa dimulai pada Senin 15 Juni.

Hak atas foto Pemprov Jakarta

“Adapun taman rekreasi indor dan out door, serta kebun binatang baru buka Sabtu dan Minggu 20-21 Juni,” ungkapnya.

Seperti persyaratan sebelumnya, pengelola tempat-tempat itu diwajibkan memberlakukan protokol kesehatan, termasuk jarak aman dan pembatasan 50%.

Sekolah dan perguruan tinggi belum dibuka

Menurut Anies, pihaknya akan mengevaluasi fase pertama ini pada akhir Juni. “Apabila aman, bisa dimulai fase kedua,” katanya.

Sebaliknya, “apabila di tengah jalann ada angka kenaikan yang mengkhawatirkan, akan kembali ditutup. Jadi penting jaga disiplin.”

Dalam keterangannya, Anies menegaskan bahwa di fase transisi pertama di bulan Juni ini, pihaknya belum membuka sekolah, perguruan tinggi hingga kursus-kursus. “Itu menunggu fase kedua.”

Related posts