Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan ‘tak kunjung tersedia’, Perludem: ‘Harus ditunda, jika APD tak tersedia’

Covid-19 dan pilkada, APD petugas lapangan 'tak kunjung tersedia', Perludem: 'Harus ditunda, jika APD tak tersedia'

Hak atas foto AFP
Image caption Jelang tahapan pilkada yang akan bergulir setelah tertunda akibat pandemi Covid-19, APD untuk petugas lapangan belum tersedia.

Tahapan pemilihan kepala daerah di Indonesua akan kembali dimulai 24 Juni mendatang.

Para petugas dijadwalkan memeriksa bukti dukungan untuk bakal calon peserta pilkada dari jalur perseorangan.

Namun sepekan sebelum tahapan itu bergulir, alat pelindung diri (APD) untuk panitia pemungutan suara (PPS) dan panitia pemilihan kecamatan (PPK) di berbagai daerah belum tersedia.

Alasannya, kata KPU di tingkat lokal, anggaran pembelian APD dari ABPN belum cair. Jika persoalan ini tak segera tuntas, menurut pengamat, tahapan pilkada semestinya diundur demi keselamatan petugas dan pemilih.

Ade Ichwan, seorang PPK di Kota Cilegon, Banten, mengaku belum mendapat kejelasan tentang APD yang akan digunakannya saat menjalankan verifikasi faktual, 24 Juni mendatang.

Kalaupun pihak KPU akhirnya tidak menyediakan APD, Ade berencana menggunakan kocek pribadi untuk membeli masker dan alat pelindung lainnya.

“Kalau harganya masih terjangkau, saya tidak terlalu keberatan, kan untuk pelindung diri sendiri juga,” ujarnya, Selasa (16/06), kepada Yandi Delastama, wartawan di Banten yang melaporkan untuk BBC Indonesia.

“Kalau sudah diwajibkan menggunakan itu dan harus mengeluarkan biaya sendiri, harus gimana lagi?”

“Mau ada anggaran atau tidak, itu sudah risiko menjadi PPS. Jadi harus menyediakan untuk keselamatan sendiri,” tuturnya.

‘Saya keberatan kalau harus beli sendiri’

Sementara itu, Hani, seorang PPS di kota Cilegon, Banten, menyebut KPU wajib menyediakan APD untuknya. Ia menyebut petugas di lapangan sepertinya sangat rentan terpapar Covid-19.

“Ini kan kegiatan untuk kepentingan bersama, saya tentu keberatan kalau harus beli sendiri,” kata Hani.

“Saya bekerja untuk kelancaran pilkada. Kalau beli APD sendiri, saya dapat dana dari mana kalau bukan dari KPU?” ucapnya.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Pemerintah dan DPR sempat berwacana menunda Pilkada 2020 karena pandemi Covid-19, walau akhirnya memutuskan pemilihan itu tetap dilaksanakan.

KPU Banten ‘jamin’ alat pelindung akan tersedia

Tidak kunjung cairnya alokasi dana dari APBN disebut anggota KPU Banten, Eka Satialaksmana, menghambat pembelian APD.

Meski begitu, Eka menjamin alat pelindung itu akan tersedia bagi seluruh petugas lapangan pekan depan.

Eka mengklaim, pihaknya enggan mempertaruhkan kesehatan PPS yang akan bertemu banyak pemilih pendukung calon perseorangan.

“Kami belum punya persediaan karena anggarannya baru ditetapkan antara KPU dan pemerintah pusat. Tapi untuk dua tahapan ke depan, APD harus dipastikan sudah ada,” ujarnya via telepon.

“Nanti KPU yang akan menyiapkan. Kalau belum ada, buat saya lebih baik tahapan itu jangan jalan dulu,” kata Eka.

Hak atas foto Getty Images
Image caption Untuk menyesuaikan tahapan pilkada sesuai protokol Covid-19, KPU mendapat tambahan anggaran dari ABPN sebesar Rp4,7 triliun.

Alokasi APBN untuk pembelian APD para petugas lapangan pilkada disepakati, 11 Juni lalu, antara pemerintah pusat, KPU, Bawaslu, Komisi II DPR, dan DKPP.

KPU bakal mendapat tambahan dana sekitar Rp4,7 triliun untuk memastikan seluruh tahapan pilkada, termasuk pemungutan suara, berjalan dalam protokol kesehatan Covid-19.

Kementerian Keuangan menjanjikan pencairan tahap pertama sebesar Rp1,02 triliun, untuk pengadaan APD.

Apa tanggapan KPU Pusat?

Merujuk petunjuk teknis KPU, petugas lapangan seperti PPS dan PPK wajib mengenakan 10 jenis APD, antara lain masker, pelindung wajah, sarung tangan sekali pakai, baju hazmat, dan vitamin.

Kalaupun Kementerian Keuangan tak segera mencairkan anggaran itu, KPU di daerah sebenarnya bisa menggunakan pos anggaran lain untuk membeli APD.

Opsi itu dikatakan anggota KPU pusat, Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi.

“Peraturan Menteri Dalam Negeri terbaru, nomor 41/2020, sudah mengakomodasi kebutuhan protokol Covid. Jadi KPU provinsi dan kabupaten/kota bisa merevisi naskah perjanjian hibah daerah yang mereka buat dengan pemda setempat,” ujarnya.

“Opsi kedua, sejumlah regulasi petunjuk teknis sudah dikeluarkan Setjen KPU, misalnya tata cara penyediaan perlengkapan protokol kesehatan Covid. Diatur bagaimana mengadakan perlengkapan itu.

“Selain itu bisa juga menggunakan anggaran rutin di masing-masing KPU dengan berpedoman petunjuk KPU pusat. Jadi harapannya, begitu tahapan dimulai, mereka sudah menerapkan protokol kesehatan,” kata Raka.

Hak atas foto ANTARA FOTO
Image caption Seluruh petugas pelaksana pilkada, menurut ketentuan KPU, harus menggunakan APD lengkap layaknya para petugas medis.

Perludem: ‘Pilkada harus ditunda jika APD tak juga tersedia’

Bagaimanapun, menurut peneliti di Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi, Fadli Ramadhanil, belum tersedianya APD jelang dimulainya tahapan pilkada ini menunjukkan ketidaksiapan KPU.

Padahal, kata Fadli, kelompok pemerhati pemilu dan sejumlah pakar kesehatan berulang kali mendorong KPU menetapkan masa persiapan pilkada yang lebih panjang pada pandemi Covid-19.

“Karena pilkada adalah kepentingan publik, APD seharusnya disediakan KPU. Tidak bisa dipungkiri persiapannya tidak matang,” kata Fadli.

“Syarat pilkada bisa berjalan jika memenuhi protokol kesehatan tidak bisa terwujud karena disiapkan secara singkat dan terburu-buru.”

Menurut Fadli, pilkada harus ditunda jika KPU di suatu daerah tak kunjung menyediakan APD bagi petugas lapangan saat tahapan semestinya sudah berjalan.

“Kita tahu penyebaran virus corona yang begitu cepat. Ada banyak informasi umum tentang bahaya Covid-19 yang sudah diketahui publik,” tuturnya.

“Posisi yang jelas harus ditunjukkan KPU karena mereka lembaga yang mandiri, punya kewenangan dan paling paham tentang pelaksanakaan pilkada.”

“Kita tidak mau lembaga penyelenggara pemilu terlalu dikontrol, seolah-olah tidak ada pilihan lain. Seolah pilkada tidak bisa ditunda,” ujar Fadli.

Hak atas foto EPA
Image caption Akibat pandemi Covid-19, KPU berencana membatasi jumlah pemilih dalam satu TPU pada pemungutan suara pilkada tahun 2020.

Apa tanggapan Kemendagri?

Pelaksana tugas Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum di Kementerian Dalam Negeri, Bahtiar, mengklaim pilkada dapat terus berjalan walau tak ada prediksi kapan pandemi Covid-19 akan berakhir.

Melalui pilkada, kata Bahtiar, masyarakat justru memiliki kesempatan memilih pemimpin daerah yang memiliki program jelas untuk menanggulangi dampak pandemi.

“Pilkada ini bisa jalan karena peraturan sudah siap. Protokol kesehatan juga sudah ada, walau konsekuensinya harus ada perlengkapan,” ucapnya.

Terdapat 270 daerah yang akan menggelar pilkada pada tahun 2020.

Pemungutan suara rencananya bakal digelar secara serentak pada 9 Desember mendatang.

Akibat Covid-19, KPU merevisi sejumlah tata cara pilkada, antara lain kampanye yang hanya boleh diikuti maksimal 20 orang.

Sementara untuk memastikan pilkada tak menjadi arena penularan Covid-19, KPU menyebut diperlukan sekitar 13 juta masker kain untuk para petugas pelaksana pilkada.

Related posts