Kasus Djoko Tjandra: Buron kasus korupsi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron

Kasus Djoko Tjandra: Buron kasus korupsi kembali ke Indonesia, Kejagung dikritik tak aktif sebar informasi soal buron

Hak atas foto Antara Foto
Image caption Jaksa Agung, ST Burhanuddin, mengikuti rapat kerja bersama Komisi III DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Juni lalu.

Kejaksaan Agung didesak proaktif menyuplai identitas buron dalam daftar pencarian orang (DPO) ke berbagai instansi pemerintahan, termasuk lembaga di tingkat paling bawah seperti kelurahan.

Kejagung belakangan dikritik karena buron kasus korupsi Bank Bali, Djoko Tjandra, disebut sempat kembali ke Indonesia dan mengurus KTP elektronik di Jakarta.

Lurah Grogol Selatan, Jakarta Selatan, Asep, menyebut Djoko Tjandra belum lama ini datang ke kantornya untuk mengurus e-KTP. Djoko, kata dia, datang untuk pemotretan wajah dan rekaman sidik jari.

“Nomor induk kependudukannya masih tercatat di catatan sipil kelurahan kami. Salah satu syarat pembuatan e-KTP, yang bersangkutan harus merekam wajah dan sidik jari. Itu tidak bisa diwakilkan,” ujar Asep via telepon, Selasa (07/07).

Proses pembuatan e-KTP Djoko disebut sah dan selesai dalam satu hari. Kelurahan Grogol Selatan membantah mengistimewakan Djoko. Petugas di meja depan mereka klaim tak mengetahui sosok buron itu.

Hak atas foto ANTARA FOTO/Irwansyah Putra
Image caption Kelurahan Grogol Selatan, Jakarta, menyebut Djoko Tjandra datang ke kantor mereka untuk membuat e-KTP.

Dalam keterangan sebelumnya, tim kuasa hukum Djoko Tjandra mengakui kliennya sempat berada di Indonesia, termasuk pada 8 Juni lalu saat mendaftarkan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Namun dia kini disebut tengah berobat di Malaysia.

Djoko Tjandra telah menjadi buron Kejaksaan Agung sejak tahun 2009. Saat itu, melalui putusan tahap peninjauan kembali, Mahkamah Agung menyatakan Djoko bersalah dalam korupsi pengalihan hak tagih Bank Bali, dan kasus tersebut diberitakan secara luas.

Djoko dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun. Uangnya di Bank Bali sebesar Rp546 miliar pun menjadi rampasan negara.

Uang itu diterima perusahaan Djoko, yaitu PT Era Giat Prima dari Bank Indonesia dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional.

Namun Djoko melarikan diri dan tidak pernah menjalankan hukuman itu. Sejak saat itu ia masuk DPO Kejaksaan Agung.

Walau vonis itu sudah berlalu hampir 12 tahun, anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menyebut kejaksaan semestinya terus menyebar dan mensosialisasikan identitas Djoko ke berbagai instansi pemerintahan.

‘Mirip’ kasus Harun Masiku

Jika upaya menangkap buron itu dilakukan kejaksaan, Ninik yakin Djoko bakal secara mudah ditangkap saat mengurus e-KTP di kelurahan.

“Kelurahan mengatakan tidak tahu bahwa dia buron. Seharusnya begitu dia masuk DPO, ada tindakan aktif untuk menyebar pengumuman di lembaga pemerintahan maupun perbatasan,” ujar Ninik saat dihubungi.

“Dibutuhkan peran aktif kejaksaan untuk mempublikasikan orang-orang dalam DPO, baik di perlintasan wilayah maupun berbagai tempat publik melakukan aktivitas ekonomi dan sosial,” kata Ninik.

Hak atas foto DETIKCOM
Image caption Ditjen Imigrasi menyebut tak pernah mencatat kedatangan Djoko Tjandra ke Indonesia.

Ninik menilai peristiwa Djoko Tjandra ini mirip dengan dugaan keluar-masuknya Harun Masiku, buron KPK yang diduga terlibat dalam kasus suap komisioner KPU.

Awal Januari lalu, Harun diduga kembali ke Indonesia dari pelariannya di Singapura. Namun Direktorat Imigrasi mengklaim tak mampu mencatat data perlintasan Harun karena sistem informasi yang rusak.

“Isu Djoko ini menandakan koordinasi terkait buron yang sampai sekarang belum terselesaikan,” kata Ninik.

“Pihak imigrasi adalah palang pintu terakhir orang yang keluar-masuk Indonesia. Sementara kejaksaan punya kewenangan menangkap. Koordinasi ini perlu ditinjau kembali,” tuturnya.

Juru Bicara Ditjen Imigrasi, Arvin Gumilang, sebelumnya menyebut Djoko tidak pernah tercatat masuk ke Indonesia.

Namun ia mengaku lembaganya menghapus nama Djoko Tjandra dari daftar pengawasan pada 13 Mei lalu. Alasannya, interpol sudah menghapus status red notice untuk Djoko.

Arvin menyebut pihak imigrasi baru menerbitkan status cekal untuk Djoko, 27 Juni lalu, setelah kejaksaan memasukkan nama buron itu ke DPO.

Hak atas foto ANTARAFOTO/INDRIANTO EKO SUWARSO
Image caption Anggota Ombudsman, Ninik Rahayu, menilai kabar masuknya buron Djoko Tjandra ke Indonesia mirip kasus Harun Masiku, terduga penyuap anggota KPU, Wahyu Setiawan.

Bagaimanapun, kejaksaan menyatakan akan terus bekerja sama dengan berbagai instansi untuk menangkap Djoko. Namun siasat mencokok buron tidak akan pernah diungkap ke publik, kata Juru Bicara Kejaksaan Agung, Hari Setiono.

“Kami tidak tahu, apakah betul itu (yang buat e-KTP) memang yang bersangkutan,” ujarnya via telepon.

“Kalau kami sedang cari orang, tidak mungkin caranya kami buka. Prinsipnya kami mencari dan akan menangkap yang bersangkutan. Pasti kami bekerja sama dengan Imigrasi,” kata Hari.

Pada 20 Juli mendatang, Djoko memiliki agenda menghadiri sidang PK di Pengadilan Jakarta Selatan. Dia sudah dua kali mangkir dalam sidang gugatan terhadap putusan MA yang memvonisnya bersalah.

Djoko tidak wajib menghadiri sidang tersebut. Namun jika mangkir, gugatan PK yang diajukannya bakal gugur.

Related posts