Jokowi siapkan unit kerja penanganan kasus HAM sebagai ‘penyelesaian secara kemanusiaan’, namun dikritik justru ‘melindungi pelaku pelanggaran HAM berat’

jokowi-siapkan-unit-kerja-penanganan-kasus-ham-sebagai-penyelesaian-secara-kemanusiaan-namun-dikritik-justru-melindungi-pelaku-pelanggaran-ham-berat-14

Sumber gambar, Maulana Surya/Antara

Keterangan gambar,

Peserta Napak Tilas Reformasi 1998 mengenakan pin bergambar korban-korban peristiwa Reformasi 1998 dalam acara yang digelar di Taman Makam Purwoloyo, Solo, Jawa Tengah, Rabu (27/11).

Sejumlah keluarga korban meyakini rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat (UKP-PPHB) melalui mekanisme nonyudisial sebagai upaya melindungi pelaku pelanggaran HAM berat.

UKP-PPHB akan disahkan melalui Peraturan Presiden, yang disebut seorang pejabat pemerintah sebagai bentuk penyelesaian secara “kemanusiaan”.

KontraS menilai langkah-langkah nonyudisial yang pernah dilakukan pemerintah sebagai upaya mengindari pengungkapan kebenaran.

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab mengatakan draf perpres ini tak menjawab persoalan dan rasa keadilan keluarga dan korban pelanggaran HAM berat masa lalu.

UKP-PPHB akan dibentuk melalui peraturan presiden. Draf aturan ini sudah berada di meja Sekretariat Negara yang sebelumnya dibahas sejumlah kementerian, termasuk Kementerian Hukum dan HAM (KemenkumHAM).

“Sekarang posisi (draf perpres) di Setneg,” kata Timbul Sinaga, Direktur Instrumen HAM, KemenkumHAM, saat menjawab pertanyaan BBC News Indonesia dalam sebuah diskusi publik, Kamis (08/04).

“Tugas kita adalah bagaimana menyelesaikan secara kemanusiaan. Mosok selama ini tidak bisa diselesaikan.”

Keterangan gambar,

Kerusuhan Mei 1998 termasuk dalam dugaan pelanggaran HAM berat yang masih mengganjal.

Timbul menambahkan prakarsa regulasi ini sudah dibahas sejak tahun lalu. Tugas dari unit ini adalah memenuhi hak dasar keluarga dan korban pelanggaran HAM berat berdasarkan kebutuhan mereka.

“Kalau korban mengatakan butuh beasiswa, pendidikan, butuh kesehatan, perumahan, butuh wirausaha, butuh pinjaman modal. Tergantung kebutuhan korban. Kalau ganti rugi ada batasnya, kalau ini nggak,” kata Timbul.

Keluarga dan korban pelanggaran HAM berat yang akan dipulihkan hak dasarnya adalah mereka yang terlibat dalam kasus-kasus yang pernah diselidiki Komnas HAM.

Pelanggaran HAM berat masa lalu itu yaitu peristiwa 1965-1966; penembakan misterius 1982-1986; pembantaian Talangsari, Lampung 1989; tragedi Rumoh Geudong di Aceh 1989-1998; penembakan mahasiswa Trisakti tahun 1998.

Keterangan video,

PKI: ‘Ditelanjangi untuk cari cap Gerwani’ cerita kelam mereka yang dituding terlibat

Kemudian penculikan dan penghilangan orang secara paksa 1997-1998; tragedi Semanggi I dan II 1998-1999; tragedi Simpang Kertas Kraft Aceh (KKA) di Aceh tahun 1999; Peristiwa Wasior, Manokwari, Papua tahun 2001; kasus Wamena, Papua 2003; dan tragedi Jambu Keupok di Aceh Selatan, Aceh tahun 2003.

“Jumlah korban pun merupakan kesimpulan dari Komnas HAM,” kata Timbul.

Setelah nanti diteken Presiden Jokowi, pemerintah akan membentuk panitia seleksi (pansel) untuk memilih anggota pelaksana yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota dari tokoh masyarakat.

“Kita lihat sampai 2024 ini (target) selesai lah semua ini. Sesuai dengan hasil penyelidikan Komnas HAM,” jelas Timbul.

Dalam perpres itu juga disebutkan bahwa pemerintah tidak akan mengulangi tragedi pelanggaran HAM berat di masa lalu. Dalam hal ini, kata Timbul, tak ada klausul “maaf” dari pemerintah, tapi “menyesali”.

Selain itu, Timbul juga mengatakan peraturan presiden pembentukan unit kerja ini tidak menutup kemungkinan jalur penyelesaian secara yudisial. “Yudisial, silakan. Kita tidak menutupi itu,” katanya.

Sejumlah keluarga korban menolak

Keterangan gambar,

“Sayangnya,” kata Sumarsih, perempuan berambut pendek dengan dominasi putih, ibunda Norman Irawan, korban tewas dalam Peristiwa Semanggi 1, “sejauh ini tak ada perkembangan berarti dalam penuntasan kasus-kasus itu.”

Namun, sejumlah keluarga korban pelanggaran HAM berat masa lalu menolak unit kerja ini.

Sumarsih adalah ibu dari Wawan, mahasiswa Universitas Atmajaya yang tewas dalam Tragedi Semanggi I, 1998. “Saya menolak. Karena tuntutan saya jelas, yudisial,” katanya.

Yudisial yang dimaksud adalah pengungkapan pelaku kekerasan melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

Sejak 2002 silam, Komnas HAM sudah menyerahkan setidaknya sembilan berkas kasus pelanggaran HAM berat ke Kejaksaan Agung untuk ditindaklanjuti.

Namun, sejak itu pula, berkas-berkas perkara tersebut mengalami proses bolak-balik dari Kejagung ke Komnas HAM dan sebaliknya. Berkas perkara ini bisa menjadi modal membentuk Pengadilan HAM Ad Hoc.

Keterangan video,

Kerusuhan Mei 98 masih menyisakan luka. Bagaimana kondisi mereka kini?

“Perpres ini hanya untuk melanggengkan impunitas… Saya yakin, bahwa pelaku ini akan dilindungi oleh penguasa, oleh pemerintah, dengan berbagai upaya penyelesaian secara nonyudisial,” kata Sumarsih.

Selain itu, langkah nonyudisial untuk penyelesaian pelanggaran HAM berupa bantuan materi, “Hanya mengulur-ulur waktu menunggu sampai keluarga korbannya banyak yang meninggal, pelakunya juga mungkin sudah meninggal.”

Hal senada disampaikan Paian Siahaan, ayah dari Ucok Siahaan, korban penghilangan paksa 1998. “Harus ada dulu kepastian hukum, bahwa anak itu sudah tidak ada, baru ada pemulihannya. Kalau tidak, dasarnya apa? Kalau untuk penghilangan paksa,” katanya.

Jalan panjang penanganan kasus HAM berat

Keterangan gambar,

Presiden Joko Widodo bertemu dengan demonstran aksi Kamisan di Istana Negara pada 2018 silam.

Rencana pembentukan Unit Kerja Presiden untuk Penanganan Peristiwa Pelanggaran HAM yang Berat melalui Mekanisme Nonyudisial bukanlah barang baru.

Pada 2015, Jaksa Agung H.M. Prasetyo sempat menggagas komite rekonsiliasi yang terdiri dari unsur Komnas HAM, Kejaksaan Agung, Polri, TNI dan Kemenkumham.

Di tahun yang sama, pemerintah menggagas Komite Pengungkap Kebenaran. Komite ini juga tak jelas ujungnya, karena menurut KontraS “adanya permintaan maaf yang dilakukan negara tanpa adanya sebuah langkah lanjutan untuk memastikan pemenuhan keadilan, pengungkapan kebenaran, reparasi dan juga jaminan ketidakberulangan.”

Keterangan gambar,

Aktivis berdemo di depan Kejaksaan Agung pada 2008 menuntut penuntasan kasus TTS 1998.

Tahun 2016, digelar simposium sejarah nasional untuk tragedi 1965. Simposium ini melahirkan rekomendasi yang menyimpulkan telah terjadi pelanggaran HAM berat yang dilakukan oleh negara sehingga perlu adanya permintaan maaf dan juga pemberian rehabilitasi bagi korban. Namun, rekomendasi ini mendapat penolakan dari pemerintah sendiri.

Masih tahun 2016, Menkopolhukam saat itu, Wiranto menggagas Dewan Kerukunan Nasional (DKN). Tim ini lebih menitik beratkan penggunaan pendekatan adat, dan musyawarah mufakat. Pada 2019, pemerintah kemudian membentuk Tim Terpadu Penanganan Pelanggaran HAM Berat.

Dari seluruh gagasan dan tim yang telah dibentuk, menurut peneliti KontraS, Tiolia Pretty, tak ada satu pun upaya untuk mengungkap dan mengadili pelaku pelanggaran HAM.

“Rekonsiliasi ujuk-ujuk tanpa pengungkapan kebenaran, juga nggak jelas. Apa yang direkonsiliasikan? Kalau negara nggak mau mengakui apa yang sebenarnya terjadi,” katanya.

Komnas HAM: ‘perpres tidak menjawab persoalan’

Keterangan gambar,

Sebagian para penyintas tragedi 1965 adalah orang-orang yang dulu aktif di sejumlah organisasi di bawah naungan PKI, seperti Lekra, Sarbuksi, atau Barisan Tani Indonesia. (Foto atas: Seseorang yang dituduh simpatisan PKI ditangkap oleh aparat militer Indonesia setelah 1 Oktober 1965).

Wakil Ketua Eksternal Komnas HAM, Amirrudin Al Rahab, mengaku lembaganya “Tidak pernah dilibatkan, dan tak pernah melibatkan diri” dalam penyusunan rancangan perpres UKP-PPHB.

Kata dia, konsep dalam rancangan perpres ini cacat secara hukum, karena unit kerja nantinya diamanatkan untuk menindaklanjuti hasil kesimpulan Komnas HAM terhadap kasus pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Karena secara hukum pidana, hasil penyelidikan Komnas itu adalah berkasa pidana. Tindak lanjutnya bagaimana? Ya, proses pidana,” kata Amirrudin yang menambahkan “perpres itu bukan mau menyelesaikan soal. Tapi ini, tidak menjawab persoalan.”

Dasar berpikir dalam perpres ini juga dipertanyakan oleh Amirrudin, karena keadilan bagi keluarga dan korban, “Bukan seperti bagi-bagi sembako atau ngasih sedekah.”

“Menempatkan orang-orang atau saudara-saudara kita yang jadi korban itu ditempat yang tepat sebagai korban pelanggaran HAM, bukan fakir miskin minta sedekah,” kata Amirrudin.

Related posts