Sekolah anak: Federasi Serikat Guru Indonesia keberatan sekolah di zona kuning dibuka, ‘khawatir muncul kluster penularan baru’

Sekolah anak: Federasi Serikat Guru Indonesia keberatan sekolah di zona kuning dibuka, 'khawatir muncul kluster penularan baru'

Keterangan gambar,

Sejumlah murid antre mencuci tangannya sebelum memasuki ruang kelas di SD N Negeri 6, Bekasi, Jawa Barat, Senin (3/8/2020). Pemerintah setempat memberikan izin kepada enam sekolah untuk melakukan uji coba pembelajaran tatap muka selama satu bulan.

Kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) Indonesia yang memperbolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka di daerah zona kuning dan hijau, dikritik Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI).

Sekretaris Jenderal FSGI, Heru Purnomo, mengatakan mayoritas kepala sekolah dan guru di seluruh Indonesia keberatan dengan kebijakan terbaru Kemendikbud yang membolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka.

Pasalnya, selain anggaran yang dibutuhkan untuk menerapkan protokol kesehatan tidak ada, pemerintah juga tidak memiliki aturan yang jelas terkait pengawasan.

Heru menjabarkan, tak sedikit anggaran yang dikeluarkan untuk membeli pelbagai peralatan kesehatan mulai dari thermogun (pengukur suhu tubuh tembak), masker, cairan disinfektan, dan sabun cuci tangan.

Dalam hitungannya, masker sekali pakai saja, dalam satu bulan sekolah harus mengeluarkan biaya Rp32 juta.

“Karena masker yang digunakan setiap hari harus diganti sesuai protokol kesehatan. Sementara orang tua tak mampu membeli masker. Jadi belajar tatap muka yang dilengkapi protokol kesehatan masih jadi hambatan sekolah-sekolah karena tidak ada support anggaran,” ujar Heru Purnomo kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (09/08).

“Nah pemerintah harus carikan jalan keluar, kalau anggaran tak mendukung pemerintah harus bantu,” sambungnya.

Karena itu, ia mendesak Kemendikbud untuk tidak hanya sekadar membuat aturan, tapi harus memberikan bantuan uang selain mengandalkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Selain soal dana yang cekak, hambatan lain yang mestinya diperhitungkan Kemendikbud adalah ketersediaan air bersih untuk fasilitas cuci tangan pakai sabun (CTPS).

Kata Heru, sekolah-sekolah yang berada di zona kuning atau hijau sebelah di bagian timur, masih mengalami krisis air bersih.

Sementara Menteri Nadiem Makarim dalam konferensi pers Jumat (08/08) lalu menyebut mayoritas satuan pendidikan yang berada di zona kuning dan hijau merupakan wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal.

“Apakah sekolah di luar pulau Jawa atau pelosok ada sumber air bersihnya? Kalau wastafel saja cuma ada satu atau dua, tidak sesuai protokol kesehatan. Nah apakah harus dipaksakan? Ini harus dipertimbangkan karena menyangkut siswa yang harus dilindungi.”

Keterangan gambar,

Siswa Ibtidaiyah mengikuti kegiatan belajar mengajar di lapangan futsal Sekolah Satu Atap Ibnu Aqil Ibnu Sina (IAIS) di Soreang, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Rabu (05/08).

Persoalan lain yang sangat penting dan terlewatkan oleh Kemendikbud yakni tidak adanya pengawasan dan sanksi terhadap sekolah yang melanggar protokol kesehatan.

Padahal monitoring menjadi elemen utama dalam melindungi siswa, guru, dan tenaga pendidikan ketika melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka di tengah pandemi Covid-19.

“Dalam SKB Empat Menteri yang sekarang berjalan belum ada pengawasan. Makanya Juli lalu ada 79 daerah melakukan pelanggaran tapi tidak ada tindakan. Lalu kalau ada yang melanggar, siapa yang memonitoring protokol kesehatan di sekolah?” tukas Heru.

“Makanya dalam membuat keputusan harus bersama-sama begitu. Jangan hanya menyampaikan, buat regulasi, lalu dibiarkan jalan sendiri.”

Kegiatan belajar mengajar tatap muka dimulai September

Jika merujuk pada ketentuan zona kuning dan hijau, maka setidaknya ada separuh lebih atau 53,67% sekolah di Indonesia yang bisa melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka.

Kendati demikian sekolah atau satuan pendidikan tersebut harus mendapat persetujuan dari pemerintah daerah atau dinas pendidikan, kepala sekolah, dan persetujuan orangtua siswa yang tergabung dalam komite.

Dalam pembelajaran tatap muka itupun akan dilakukan secara bertahap dengan syarat 30-50% dari standard peserta didik per kelas. Begitu pula jumlah hari dan jam belajar akan dikurangi sesuai dengan sistem pergiliran rombongan belajar (shift) yang ditentukan oleh masing-masing sekolah.

Namun jika sekolah terindikasi tidak aman atau tingkat risiko daerah berubah, maka pemerintah daerah wajib menutup kembali satuan pendidikan.

Keterangan gambar,

Sejumlah murid mengikuti kegiatan belajar secara tatap muka menggunakan meja bersekat plastik, di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 09 Pasar Pandan Airmati (PPA), Kec. Tanjung Harapan, Kota Solok, Sumatera Barat, Jumat (24/07).

Target Kemendikbud, kegiatan belajar mengajar tahun ajaran baru tahun 2020/2021 dengan kebiasaan baru atau protokol kesehatan ketat bagi satuan pendidikan yang berada di zona hijau, bisa diterapkan paling cepat pada September 2020 untuk pendidikan menengah, November 2020 untuk pendidikan dasar, dan Januari 2021 untuk PAUD.

Selama melaksanakan kebiasaan baru itu, siswa wajib menggunakan masker kain dua lapis, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir atau memakai cairan pembersih tangan.

Kemudian menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Kantin diperbolehkan beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan.

Kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler juga diperbolehkan kecuali kegiatan dengan menggunakan alat atau fasilitas yang dipegang banyak orang.

Epidemiolog: penentuan zona tidak valid atau menyesatkan

Pakar Epidemiologi dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Pandu Riono, menyayangkan keputusan Mendikbud Nadiem Makarim yang memperbolehkan sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka. Alasannya, dasar zona kuning dan hijau yang digunakan mantan bos GoJek ini, tidak valid atau menyesatkan.

“Zona-zona itu menyesatkan. Justru semua daerah harus waspada tinggi. Kita berada di era pandemi dan penularan penyakit bukan berdasarkan wilayah tapi gerak penduduk,” ujar Pandu Riono dengan nada geram.

Sistem zonasi dibagi menjadi tiga oleh pemerintah yakni merah, kuning atau oranye, dan hijau. Merah berarti bahaya karena tingkat penularan tinggi. Sementara kuning atau oranye artinya penyebaran Covid-19 rendah dan hijau adalah tidak terdampak atau tidak ada kasus baru.

Hanya saja menurut Pandu, pembagian zona tersebut tidak akurat. Sebab penentuan suatu daerah menjadi merah, kuning, atau hijau, bergantung pada pengujian.

Keterangan gambar,

Pengurus OSIS membersihkan meja dan kotak pelindung jelang kegiatan belajar mengajar (KBM) tatap muka di SMA Negeri 4, kota Sukabumi, Jawa Barat.

“Tes ini juga tergantung pada kapasitas atau kepala daerah dalam mendorong adanya testing. Ada daerah yang tidak melakukan demi citra daerah hijau karena jelang pilkada. Istilah zona-zona itu tidak terinformasikan secara akurat.”

“Ini (zona) kesalahan fatal Satgas untuk membuka kembali ekonomi berdasarkan kasus.”

Itu mengapa ia mengusulkan Mendikbud merancang kurikulum baru yang bisa beradaptasi di tengah pandemi sehingga bisa berjalan secara berkelanjutan.

“Harusnya Mendikbud berpikir bagaimana belajar di era pandemi terus berlangsung sehingga zona-zona itu menjadi tidak penting.”

Opsi yang coba ia lontarkan adalah kurikulum kombinasi atau hibrid yakni memasukkan beberapa kegiatan tatap muka dan nontatap muka.

“Misalnya ada tatap muka tapi tidak setiap hari. Lima hari belajar, tapi tatap muka cuma dua hari itupun tiga jam setiap hari. Dengan begitu intensif dibina. Kalau semua masuk kelas, akan ada kluster baru penyebaran.”

Pandu juga meminta Kemendikbud berkaca pada kejadian penutupan sekolah di sejumlah negara seperti Israel, Amerika Serikat, dan Korea Selatan.

Di Israel misalnya, seluruh siswa akhirnya dirumahkan karena menyebarnya Covid-19. Dalam hitungan hari, virus menyebar ke rumah siswa dan lingkungan sekitar. Ratusan guru, siswa, dan keluarga, diketahui terinfeksi Covid-19.

Begitu pula di Negara Bagian Georgia, AS, lebih dari 200 karyawan sekolah dilarang bekerja. Sedangkan di Negara Bagian Indiana, siswa menengah beralih ke pembelajaran jarak jauh atau online setelah dua hari kembali ke sekolah.

Keterangan gambar,

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim (kiri) bersama Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) berbincang dengan kepala sekolah saat meninjau pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di SDN Polisi 1, Kota Bogor, Jawa Barat, Kamis (30/07).

Apa jawaban pemerintah?

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden, Donny Gahral Adian, mengklaim keputusan pemerintah membuka kembali sekolah di zona kuning dan hijau, dilakukan dengan sangat hari-hati dan tidak terburu-buru.

Itu mengapa dalam persyaratan membuka kembali sekolah, harus ada persetujuan empat pihak yakni pemerintah daerah, dinas pendidikan, kepala sekolah, dan komite sekolah.

“Jadi ya kalau memang orang tua merasa daerahnya aman ya tidak ada masalah (sekolah dibuka kembali). Tapi ini kan harus ada kesepakatan dengan orangtua, artinya kita ingin membuka tapi dengan syarat,” kata Donny Gahral kepada BBC News Indonesia, Minggu (09/08).

Kendati begitu, ia menampik anggapan jika pemerintah dianggap membuka lebar-lebar sekolah melakukan kegiatan belajar mengajar tatap muka.

Justru ia mengklaim, sederet persyaratan tersebut adalah cara “untuk menjaga agar tidak ada kesemena-mena’an sekolah melakukan belajar tatap muka”.

Pasalnya, kata dia, banyak pemerintah daerah dan orang tua yang menginginkan anaknya kembali belajar di sekolah karena mengalami kendala dalam pembelajaran jarak jauh.

Related posts