Bantuan modal kerja UMKM disalurkan pekan ini, tapi apakah anggaran Rp28,8 triliun itu efektif saat daya beli rendah dan bagaimana caranya agar tidak jadi ‘bancakan’?

Bantuan modal kerja UMKM disalurkan pekan ini, tapi apakah anggaran Rp28,8 triliun itu efektif saat daya beli rendah dan bagaimana caranya agar tidak jadi 'bancakan'?

Keterangan gambar,

Pengusaha Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) menunjukkan produk makanan olahan udang di Desa Tumpok Tengoh, Lhokseumawe, Aceh, Rabu (05/08/2020).

Pekan ini pemerintah Indonesia mulai menyalurkan bantuan modal kerja kepada 9,1 juta pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dengan tujuan untuk menyelamatkan mereka dari ancaman gulung tikar di tengah pandemi Covid-19.

Tapi pengamat ekonomi dari Institute For Development of Economics and Finance menilai anggaran sebesar Rp22 triliun tersebut tidak menyelesaikan persoalan utama para pelaku usaha yakni hilangnya pasar akibat lemahnya daya beli masyarakat.

Misni, seorang pedagang makanan di Jakarta Pusat, bercerita sejak pandemi Covid-19 melanda Indonesia pendapatannya menurun drastis.

Jika sebelumnya ia bisa mengantongi Rp1 juta sampai Rp1,5 juta setiap hari sekarang tidak pernah lebih dari Rp500.000.

Agar usahanya tetap bertahan, perempuan 36 tahun ini mengurangi porsi jualan.

“Masih bisa mutersih, meskipun berat dan pusing. Yang penting dicukup-cukupin aja. Kalau dulu beli ikan sampai tiga kilogram, sekarang cuma satu kilogram. Yang penting bisa muter,” imbuh Misni kepada BBC News Indonesia, Minggu (23/08).

Sejak pendapatannya anjlok, ia pun harus memangkas beberapa kebutuhan sehari-hari, termasuk mengurangi jatah bulanan sekolah anaknya di luar kota.

“Pengeluaran perbulan sekarang Rp4 juta sampai Rp5 juta, itu sudah diirit-irit banget. Kalau nggak begitu ya bisa sampai Rp8 juta. Yang biasa kirim buat anak sekolah Rp2 juta sekarang cuma Rp1 juta karena harus dibagi-bagi di sini juga,” sambungnya.

“Pokoknya pas-pasanbanget, bener-bener pas-pasan, kita nggak bisa apa-apa. Kalau bisa kembali kayak dulu.”

Keterangan gambar,

Pekerja mengemas jamur tiram di kampung Koncang, Lebak, Banten, Selasa (04/08/2020).

Selama pandemi, Misni juga mengaku tak pernah mendapat bantuan usaha dari Dinas Koperasi UMKM Provinsi DKI Jakarta ataupun dari pemerintah pusat.

Dia bahkan tidak tahu ada program teranyar pemerintah tentang bantuan modal kerja.

“Belum tahu dan baru dengar. Saya warga Jakarta tapi belum pernah dapat bantuan.”

Siapa yang berhak mendapat bantuan modal kerja?

Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Hanung Harimba Rachman, mengatakan bantuan modal kerja akan diberikan kepada 9,1 juta pelaku usaha UMKM pada tahap pertama.

Kriteria penerima yang paling utama, katanya, tidak sedang memiliki pinjaman di perbankan (unbankable).

“Kriterianya punya kegiatan usaha, skala mikro, dan dia tidak sedang memiliki pinjaman di bank karena kalau perbankan sudah banyak skemanya,” imbuh Hanung Harimba kepada Quin Pasaribu yang melaporkan untuk BBC News Indonesia.

“Kemudian syarat lainnya bukan ASN, TNI/Polri, pegawai BUMN/BUMD.”

Besaran modal kerja yang dibagikan sebesar Rp2,4 juta dan langsung ditransfer ke rekening masing-masing.

Pemerintah berharap program ini bisa menyelamatkan pelaku usaha dari ancaman gulung tikar di masa pandemi dan memulihkan ekonomi nasional untuk jangka panjang.

Tapi ekonom dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati, menilai kebijakan tersebut tidak menyentuh akar masalah para pelaku usaha kecil dan menengah.

Kata dia, persoalan utama yang dihadapi mereka bukanlah modal usaha tapi kesulitan mendapatkan pasar lantaran turunnya daya beli masyarakat.

“Kebutuhan mereka bukan sekadar menambah nafas tapi yang dibutuhkan pelaku usaha bangkit dan survive.”

“Harapannya bisa melanjutkan usahanya, itu yang harus dipahami.”

“Kalau hanya modal mungkin efektif dalam jangka pendek tapi tidak optimal karena tidak memulihkan usaha-usaha UMKM.”

Keterangan gambar,

Seorang perajin menyelesaikan proses pembuatan kerajinan aksesoris wanita berbahan dasar daun dan bunga di Periuk, Kota Tangerang, Banten, Kamis (30/07/2020). Pemerintah telah menyiapkan dua program yang akan membantu UMKM di tengah pandemi COVID-19 yaitu bantuan tunai sebesar 2,4 juta kepada setiap UMKM.

Karena itu, Enny menyarankan pemerintah agar tidak sekadar mengguyur uang tapi juga memberikan panduan.

“Misalnya yang bergerak di usaha garmen bisa diarahkan untuk shifting ke produk-produk yang banyak dikonsumsi konsumen.”

Ia juga berkata, dari total 64 juta pelaku usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia, 80% atau sekitar 51 juta juta di antaranya masih unbankable atau tidak mendapat bantuan pinjaman dari bank.

Sehingga menurutnya, jumlah pelaku UMKM yang disasar pemerintah masih terlampau kecil.

Jika demikian, bagi Enny, validasi penerima bantuan akan lebih kompleks.

“Itu proses verifikasinya bagaimana? Pasti lebih rumit dari penerima kartu prakerja.”

Lebih dari itu, lanjutnya, pemerintah harus memiki tolok ukur yang jelas ketika memberikan bantuan tunai kepada pelaku usaha.

Jangan sampai uang triliunan rupiah terbuang cuma-cuma.

“Jadi antara target dengan outcome harus terukur. Kalau ini sepertinya nggak jelas, pokoknya pemerintah menyalurkan. Kalau begitu program ini akan menjadi statistik doang, tidak ada indikator untuk mengukur.”

“Setiap satu sen uang negara harus jelas outcome-nya apa, karena itu uang rakyat.”

Akumindo: jangan sampai jadi bancakan

Bantuan modal kerja sebesar Rp2,4 juta itu diberikan dalam dua tahap. Untuk tahap pertama kepada 9,1 juta pelaku usaha pada pekan ini.

Kemudian tahap kedua kepada tiga juta pelaku UMKM pada September mendatang. Sehingga total anggaran yang dialokasikan pemerintah mencapai Rp28,8 triliun.

Keterangan gambar,

Presiden Joko Widodo (kiri) berbincang dengan Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki saat acara penyaluran dana bergulir untuk koperasi di Istana Negara, Jakarta, Kamis (23/07/2020).

“Pokoknya Desember harus sudah selesai,” ujar Deputi Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UMKM, Hanung Harimba Rachman.

Hanung menjanjikan data penerima bantuan tersebut akan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghindari salah sasaran.

Proses validasi data juga katanya akan dilakukan oleh Kementerian Koperasi dan UKM bersama Kementerian Keuangan dan Otoritas Jasa Keuangan.

Ia pun memastikan, pelaku usaha yang telah menerima bantuan Kredit Usaha Ralyat (KUR) tidak akan mendapat modal kerja.

“Jadi tidak akan dobel.”

Namun demikian Ketua Umum Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), Muhammad Ikhsan Ingratubun, mewanti-wanti agar program ini tidak menjadi “bancakan” saat penyaluran.

“Jangan sampai salah (sasaran) dan juga penyaluran cepat. Jangan sampai bancakan bagi oknum-oknum pemerintah. Ini lumayan besar jumlahnya,” tukasnya.

Related posts