Uji materi UU KPK, Novel Baswedan: ‘Kesedihan bersama jika ditolak MK’

Novel Baswedan

Sumber gambar, Getty Images

Keterangan gambar,

Novel Baswedan menilai jika MK menolak gugatan, maka ini akan menjadi apa yang ia sebut “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kasus korupsi.

Mahkamah Konstitusi dijadwalkan Selasa (04/05) memutuskan uji formil dan materil Undang Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disebut pegiat menjadi harapan terakhir sebagian kelompok masyarakat sipil terhadap lembaga antirasuah.

Indonesia Corruption Watch, salah satu organisasi yang mengajukan gugatan revisi UU KPK, mencatat selama di bawah Undang Undang KPK, sederet kasus besar berpotensi lepas dari jeratan, seperti yang dimulai dalam kasus BLBI dengan kerugian negara sekitar Rp4,58 triliun.

Lebih dari 50 guru besar dari kampus di Indonesia menyurati Mahkamah Konstitusi, berpesan untuk mengabulkan gugatan UU KPK.

Sementara itu penyidik KPK, Novel Baswedan menilai jika MK menolak gugatan, maka ini akan menjadi apa yang ia sebut “kesedihan bersama” di tengah lonjakan kasus korupsi.

Di sisi lain, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasar prasangka. Hal yang dikritik pada KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Keterangan gambar,

Gedung mahkamah konstitusi

Undang Undang ini sudah digugat ke MK lebih dari satu tahun lalu, saat jalanan kota-kota besar di warna aksi protes menolak Undang-Undang yang mereka sebut melemahkan KPK.

Peneliti ICW, Lalola Easter, mengatakan setahun aturan ini diterapkan, kasus kelas kakap berpotensi lepas dari jeratan karena KPK memiliki kewenangan menghentikan kasus korupsi.

Penghentian kasus terbaru adalah BLBI yang melibatkan Sjamsul Nursalim dengan potensi kerugian negara Rp4,58 triliun.

Keterangan gambar,

Sejumlah mahasiswa lintas universitas menggelar aksi mendukung KPK di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (12/09).

Kasus kelas kakap lain juga berpontensi lepas dari jeratan yaitu Century, KTP-Elektronik, kasus korupsi PLTU Riau-1, Pelindo II, “yang melibatkan petinggi lembaga negara, struktur korupsi aktor lintas lembaga negara dan daerah, dan kerugian negara atau nilai suap triiunan rupiah.”

Bukan hanya itu, kata Lalola Easter, di bawah Undang Undang KPK terbaru, lembaga ini telah mengalami apa yang disebut kebocoran informasi operasi penggeledahan korupsi di Kalimantan Selatan, termasuk penundaan penggeledahan kasus politikus PDI Perjuangan Harun Masiku.

“Ketika awal-awal kasus Harun Masiku itu penggeledahan tidak jadi dilakukan,” kata Lola – sapaan Lalola Easter, kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Baca juga:

Keterangan gambar,

Warga yang menamakan diri Srikandi Cinta Tanah Air menujukkan pin saat melakukan aksi ketika berlangsungnya Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (15/9/2019). Aksi tersebut untuk mendukung pemerintah dan lembaga legislatif merevisi UU KPK demi kinerja KPK yang lebih baik.

Lola juga menyoroti kasus-kasus yang membuat citra KPK memburuk ini disebabkan adanya Dewan Pengawas yang merupakan amanat Undang Undang KPK yang baru. Keberadaan dewan pengawas yang dipilih langsung Presiden Joko Widodo ini, menambah panjang birokrasi sehingga berpotensi menyebabkan informasi penggeledahan bocor.

“Salah satu hambatannya (penggeledahan) adalah karena birokrasi yang harus ditempuh lewat dewan pengawas,” tambah Lola.

Sejauh ini ICW mencatat terjadi penurunan kasus tangkap tangan oleh KPK. Di bawah kepemimpinan Firly Bahuri, sepanjang 2020 kemarin, KPK hanya melakukan tujuh operasi tangkap tangan. Jumlah ini jauh dari tahun-tahun sebelumnya yaitu 21 kali (2019), 30 kali (2018), dan 19 kali (2017).

KPK seperti Polres Kuningan

Keterangan gambar,

Calon Pimpinan KPK, Irjen pol Firli Bahuri (kiri), berjabat tangan dengan Ketua Komisi III DPR Aziz Syamsuddin usai menerima amplop berisi tema makalah yang harus dibuat, saat uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan KPK di Kompleks Parlemen, Senin (9/9).

Sementara itu, dampak Undang Undang KPK ini juga ditunjukkan lewat skor indeks persepsi korupsi. Skor CPI dan peringkat global Indonesia turun drastis, dari skor 40 pada tahun lalu menjadi hanya 37 pada 2020. Sementara peringkat global Indonesia dari 85 dunia kembali turun menjadi 102.

“Cek pernyataan ketua KPK yang akan selalu mengutamakan pencegahan dari pada penindakan, tapi menurut saya dalam tafsir yang keliru,” kata Peneliti Pukat UGM, Zaenur Rohman kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Zaenur menambahkan, antara pencegahan dan penindakan korupsi perlu beriringan, “agar tidak terulang.”

Keterangan gambar,

Pegawai KPK membawa bunga dan poster untuk dibagikan kepada warga pada melakukan aksi saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Jakarta, Minggu (8/9).

Selain itu, Zaenur juga memperhatikan KPK saat ini yang “seakan-akan istilahnya adalah cabang dari kepolisian. Bahkan sebagian mengatakan seperti Polres di Kuningan”. Hal ini menurutnya, dikarenakan posisi-posisi strategis di KPK saat ini dikuasai kepolisian.

“Apakah itu buruk? Tidak. Tapi bahwa KPK diciptakan untuk men-trigger kepolisian dan kejaksaan. Tapi sekarang banyak didominasi lembaga dari kepolisian, menurut saya ini terbalik,” kata Zaenur.

Ia juga menyoroti gaya-gaya konferensi pers KPK di mana terdapat tersangka yang diikutsertakan dengan menggunakan rompi oranye menghadap dinding, dengan barang bukti berupa uang yang dicairkan.

“Kemudian alat buktinya dipampang, kalau berupa uang dicairkan terlebih dahulu menjadi uang tunai,” katanya.

Novel: “Jika ditolak maka ini kesedihan kita”

Keterangan video,

Novel Baswedan

Penyidik KPK, Novel Baswedan mengatakan putusan MK terkait Undang Undang KPK merupakan “Kesempatan untuk bisa berbuat, dalam rangka menguatkan pemberantasan korupsi di Indonesia, dalam hal ini penguatan KPK kembali,” katanya kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Sebaliknya, kata Novel, “Seandainya putusan itu menolak semuanya, maka ini kesedihan untuk kita semua, karena kita menghadapi fakta bahwa korupsi semakin membahayakan, menakutkan, semakin banyak. Sedangkan pemberantasan korupsi pada posisi yang, kurang menguntungkan atau posisi dilemahkan.”

Sebanyak 50 guru besar kirim pesan ke MK

Keterangan gambar,

Mahasiswa membubuhkan tanda tangan dan cap telapak tangan pada spanduk hitam saat menggelar aksi #SaveKPK di Universitas Airlangga (Unair), Surabaya, Jawa Timur, Selasa (10/9). Aksi yang diikuti mahasiswa, dosen dan masyarakat Surabaya tersebut menolak revisi UU KPK karena dianggap akan melemahkan KPK dalam proses pemberantasan korupsi di Indonesia.

Seruan kepada MK untuk mengabulkan permohonan membatalkan Undang Undang KPK sebelumnya disampaikan Koalisi Guru Besar Antikorupsi. Koalisi yang mengklaim terdiri dari 51 guru besar dari universitas di Indonesia berharap MK mengembalikan kondisi pemberantasan korupsi seperti sedia kala.

Salah satu anggota koalisi adalah Guru Besar Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Prof Sulistyowati Irianto.

“Kawan-kawan menginginkan supaya dikembalikan minimal seperti dulu, sebelum direvisi UU KPK itu. Mengapa? Karena korupsi itu tindakan yang sangat extraordinary,” kata Prof Sulistyowati kepada BBC News Indonesia, Senin (03/05).

Lebih lanjut ia menilai UU KPK saat ini memposisikan KPK sebagai lembaga biasa. Keputusan MK akan menjadi bayaran mahal untuk Indonesia ke depan.

Selain Profesor Sulistyowati, mereka yang bergabung dalam koalisi ini antara lain Guru Besar FEB UI Emil Salim, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra. Lalu, Guru Besar FH UGM Sigit Riyanto, Guru Besar FH UII, Ni’matul Huda, Guru Besar STF Driyarkara Franz Magnis-Suseno, dan Guru Besar FISIP Unair, Ramlan Surbakti.

Keterangan gambar,

Mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa & Masyarakat Bali Anti Korupsi (AMMBAK) meneriakkan yel-yel dalam unjuk rasa menolak Revisi UU KPK di Denpasar, Bali, Kamis (12/09).

Evaluasi dari yang menolak dianggap sebagai prasangka

Sementara itu, salah satu penggagas revisi UU KPK di DPR menilai kalangan yang menolak kebijakan ini hanya berdasarkan prasangka. Segala hal yang dikritik pada KPK ia sebut sebagai “dinisbahkan” kepada revisi UU KPK.

Arsul Sani selaku anggota Komisi Hukum DPR, sekaligus salah satu penggagas revisi UU KPK, menilai segala kritik yang disampaikan kepada KPK selama setahun terakhir ini sebagai prasangka.

“Begitu ada satu kasus, kebocoran, maka itu akan dinisbahkan karena ini revisi UU KPK. Teman-teman itu lupa, bahwa kebocoran dokumen di KPK itu bukan hanya ketika setelah UU KPK itu direvisi. Kan sebelum itu ada beberapa kali kasus kebocoran sprindik,” katanya kepada BBC News Indonesia, Selasa (04/05).

Selain itu, ia juga merespons kritik terhadap kepemimpinan KPK di bawah Firly Bahuri. Menurutnya, setipa masa kepemimpinan KPK memiliki persoalannya masing-masing.

“Seolah-olah kepemimpinan KPK periode sebelumnya ada revisi itu tidak bermasalah. Maka yang ingin saya sampaikan, KPK dari periode ke periode ada masalahnya sendiri-sendiri. Saya kemudian bisa menguraikannya dengan panjang,” lanjut Arsul.

Keterangan gambar,

Pimpinan KPK terpilih periode 2019-2023 (dari kiri) Firli Bahuri, Nurul Ghufron, Nawawi Pomolango, Alexander Marwata dan Lili Pintauli Siregar, menyapa anggota DPR saat menghadiri Rapat Paripurna Pengesahan Pimpinan KPK terpilih di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/09).

Sejauh ini DPR juga mengevaluasi penerapan UU KPK terbaru selama satu tahun terakhir. Menurutnya dewan pengawas KPK perlu mendapat kewenangan lebih rinci karena tidak diatur dalam undang undang. Hal ini ia catat setelah menggelar rapat dengar pendapat dengan dewan pengawas KPK.

“Karena itu, maka saya sampaikan di dalam rapat, apakah revisi KPK KPK itu perlu direvisi kembali. sebab orang sepreti saya, harus terbuka, pikirannya, ketika UU dirasakan ada kekurangannya, termasuk revisinya, ya harus terbuka, untuk melakukan revisi atau perubahan kembali,” tambah Arsul.

Terkait dengan keputusan akhir MK mengenai UU No. 19 tahun 2019 tentang KPK, Arsul meminta semua pihak untuk terbuka menerimanya.

“DPR dan pemerintah juga harus berbesar hati, untuk memperbaiki semuanya. Untuk memperbaiki kembali.

“Di sisi lain, kalau gugatan itu ditolak, jangan juga kemudian diteriaki MK-nya. ‘Ini MK ada di barisan yang ingin melemahkan KPK’, jangan seperti itu,” kata Arsul.

Sebelumnya, saat UU KPK disahkan, Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly mengatakan revisi ini ditujukan memberi kepastian hukum bagi mereka yang terlibat kasus korupsi yang berlarut-larut. Keberadaan dewan pengawas di KPK dikatakan sebagai pengecek dan penyeimbang peran dan fungsi KPK.

Undang Undang KPK terbaru disahkan 17 September 2019 silam.

Menurut sejumlah kalangan, pengesahan Undang Undang KPK ini cacat procedural karena disahkan saat peserta sidang di DPR tidak memenuhi syarat, tidak masuk daftar prolegnas prioritas, dan tidak melibatkan partisipasi publik.

Related posts